PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

LIVE REPORT FROM POSKO MUDIK PKS KUDUS

pksbesito — Sun, 28 Aug 2011 19:21:31 +0000

Jam di POSKO Mudik DPD PKS Kudus menunjukkan angka 1.34 WIB, tapi 7 orang dewasa dan 2 orang anak-anak dari DPC PKS Gebog masih terjaga. DPC PKS Gebog yg kebetulan dapat giliran jaga menggantikan DPC PKS Dawe, yang dimulai pada jam 20.00 WIB sampai jam 06.00 WIB. DPC Gebog dipimpin langsung ketua DPCnya Ust. Ruston Harahap dan Sekertaris DPC Ust. Junaedi.
POSKO Mudik yang terletak di Desa Tenggeles Kecamatan Jekulo sangat representatif bagi dengan pesawat TV dan jaringan internet. POSKO yang didirikan sejak tanggal 27 Agustus 2011 dan akan berakhir tanggal 2 September 2011.
Kondisi jalan pantura begitu ramai dengan lalu lalang mobil yang membawa pemudik baik kendaraan umum maupun pribadi. Tapi saat ini ga ada satupun pemudik yang mampir untuk memanfaatkan POSKO mudik di desa Tenggeles ini.

By Must Achim

Studi: Politik dan Media Berperan Besar Menodai Citra Muslim di Swiss

pksbesito — Mon, 11 Jul 2011 17:09:28 +0000

Liputan media massa dan manuver politik ultra kanan adalah penyebab utama yang disorot oleh studi terbaru yang mengkaji citra Muslim Swiss. Wajah kelompok minoritas itu tercoreng di negara kecil Eropa itu, mereka dituduh sebagai fundamentalis dan teroris.

“Memang tak sebanyak laporan seperti serangan 9/11, atau juga pengeboman di Madrid dan London, pun seperti pelecehan Rasul lewat karikatur Denmar,” demikian salah satu dua editor kajian itu, Patrik Ettinger, memaparkan seperti dikutip swissinfo.ch, Sabtu (9/7).

“Namun laporan insiden-insiden macam itu mengarah pada penciptaan citra bahwa Islam penuh kekerasan dan merupakan peradaban penuh dengan perselisihan,”

Studi, yang dimotori oleh Ettinger dan Kurf Imhof dari Universitas Zurich, dilakukan oleh Program Riset Nasionl Swiss untuk melihat lebih dalam pluralisme dalam agama.

Didanai oleh Yayasan Sains Nasional Swiss, studi itu fokus pada bagaimana Muslim digambarkan di media-media begitu pula oleh politisi sayap kanan yang berupaya mendapat dukungan pemilih.

“Partai itu khususunya adalah Partai Rakyat Swiss, untuk tingkat yang lebih rendah berasal dari Serikat Federal Demokratik yang mengambil citra Muslim keluar dari konteks internasional dan memasukkannya ke dalam konteks nasional,” ujar Ettinger.

Studi juga menyatakan bahwa Muslim Swiss dipandang sebagai fundamentalis, terlepas dari asal negara mereka, latar belakang sosial atau apakah mereka memiliki kualifikasi profesional atau dari golongan pencari suaka.

Pemburukan citra itu mengacu pada perubahan peran Swiss di Eropa setelah elit politik didiskreditkan. Situasi itu dimanfaatkan oleh Partai Rakyat untuk mempromosikan agenda politis mereka.

“Tak hanya itu, muncul pula kekhawatiran bahwa kota-kota berbasis Protestan di Swiss akan menjadi kota yang didominasi Katholik ketika gelombang warga Italia berimigrasi pada 1960, kondisi yang dipandang mirip seperti ketakutan saat ini, yakni Islamisasi di Swiss,” papar Ettinger.

“Ketika beberapa Katholik dari Italia dan Spanyol dinilai fundamentalis dalam pandangan warga Swiss, penilaian serupa juga ditujukan ke Muslim di sini.”

Debat

Disebut sebagai penyebab utama stigmatisasi buruk Muslim di Swiss, Partai Rakyat menyerang studi tersebut dan mempertanyakan hasilnya.

“Kajian tentang Islam dalam studi itu tidak mencerminkan situasi nyata di negara ini serta prsepsi populer yang ada,” demikian Sekjen Partai Rakyat, Martin Maltisser kepda siwssinfo.ch.

Baltisser mengatakan isu integrasi, penghormatan terhadap hukum negara serta perilaku terhadap kehidupan keluarga, sekolah dan institusi publik, adalah alasan untuk debat tersebut.

Pada 2009, partai ultra kanan itu menggolkan persetujuan proposal untuk melarang pendirian menara masjid secara nasional. Proposal itu dimenangkan oleh 57 persen suara.

Kini ada sekitar 160 masjid dan ruang ibadah di Swiss, terutama di pabrik-pabrik dan gudang yang tak lagi dipakai.

Hanya empat dari seluruh tempat ibadah itu yang memiliki menara dan tak satu pun dari keempat menara yang mengumandangkan Adhzan, yang juga dilarang di Swiss.

Propaganda besar meliputi voting larangan menara masjid itulah yang dianggap sebagai penyebab utama pemburukan citra Muslim damai di negara Eropa.

Merasakan jepitan stigmatisasi, Muslim Swiss mendukung temuan studi sebagai acuan langsung sumber masalah. “Saya pikir pernyataan media telah gagal membedakan antara terorisme global dan Islam di sisi berbeda, padahal hampir seluruh Muslim di Swiss telah berintegrasi,” ujar seorang imam berdarah Bosnia, Sakib Halilovic, di Zurich.

Pandangan itu diamini seorang anggota parlemen, Yahya Hassan Bajwa, yang juga membuka kantor komunikasi antarkultur di Zurich. “Temuan itu benar, Muslim harus dipandang berbeda pascainsiden 9/11,” ujar Bajwa yang telah tinggal di Swiss sejak keil.

“Bahkan dokter langganan saya sejak lama bertanya apakah saya berkaitan dengan terorisme,” kenangnya. Ia mengatakan situasi itu muncul karena Partai Rakyat memiliki pengaruh langsung terhadap pandanga orang yang melihat Muslim sebagai hantu.

Menurut CIA Factbook, ada sekitar 400 ribu Muslim yang kini tinggal di Swiss, mewakili 5 persen dari total populasi negara Berbahasa Jerman itu yang berpenduduk 8 juta jiwa.

Sumber : Republika

Negara Tujuan TKI Pengganti Arab

pksbesito — Fri, 24 Jun 2011 02:02:29 +0000

VIVAnews - Pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara atau moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi yang mulai efektif 1 Agustus 2011. Kebijakan itu merupakan sikap pemerintah terhadap pelaksanaan hukuman pancung terhadap Ruyati binti Satubi.

Menurut Reyna Usman, Pelaksana Tugas Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebelum moratorium diberlakukan untuk Arab Saudi, negara-negara Arab atau Timur Tengah lainnya juga sudah dihentikan pengiriman TKI. “Yakni Siria, Kuwait, dan Yordania,” ujar Reyna saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Kamis 23 Juni 2011.

Kebijakan moratorium diberlakukan kepada Arab, menurut dia, karena belum adanya pelayanan dan perlindungan terbaik kepada warga negara Indonesia yang bekerja dan hendak bekerja ke negara-negara itu oleh pemerintah setempat.

“Jadi, mesti sudah ada MoU (nota kesepahaman), tapi pemerintah di sana belum bisa menjamin, ya kami moratorium,” tutur Reyna.

Untuk itu, Reyna menyarankan, TKI yang berencana bekerja di luar negeri, sebaiknya memilih negara yang tidak terkena kebijakan moratorium seperti di negara Asia. “Hampir semua negara Arab kena moratorium. Jadi, negara lain saja,” ujarnya.

Dia menjelaskan, hingga saat ini, Brunei Darussalam, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Korea masih bisa menjadi negara tujuan TKI yang ideal untuk mencari nafkah. Negara-negara itu menghormati hak asasi dari tenaga kerja bersangkutan.

Bahkan, Reyna mengatakan, Malaysia juga bisa menjadi negara tujuan para TKI yang masih berkeinginan bekerja di luar negeri, karena kebijakan moratorium ke Negara Jiran tersebut akan berakhir Juni 2011.

Kepastian ini ditempuh setelah pemerintah RI dan Malaysia menandatangani kesepakatan amandemen MoU pengiriman dan perlindungan TKI. Beberapa isi perjanjian itu adalah pemegang paspor TKI berpindah dari majikan ke TKI sendiri, pemberian hak libur/cuti mingguan, pengendalian biaya penempatan (cost structure), dan adanya akses komunikasi.

Sementara itu, berdasarkan data Bank Indonesia, dari sisi jumlah penempatan TKI, paling besar dikirim ke Arab Saudi sebanyak 58.335 orang pada April 2011. Meski demikian, jumlah ini menurun dibanding April 2010 sebanyak 76.502 orang. Total penempatan TKI ke Arab Saudi sepanjang 2010 sebanyak 228.890 orang.

Urutan kedua yaitu Malaysia dengan jumlah penempatan TKI sebanyak 33.485 orang per April 2011 atau menurun dibanding April 2010 dengan 37.529 orang. Sepanjang 2010, jumlah penempatan ke Malaysia 115.624 orang.

Total penempatan TKI ke seluruh dunia sebanyak 570.285 orang sepanjang 2010. Jumlah itu menurun dibanding 2009 sebanyak 636.813 orang. (art)

PKS: KPK Jangan Lebarkan Kasus Nunun

pksbesito — Fri, 24 Jun 2011 01:46:26 +0000

VIVAnews – Komisi Pemeberantasan Korupsi telah meminta PKS untuk membujuk Adang Daradjatun agar bersedia membawa pulang istrinya, Nunun Nurbaeti ke Indonesia. Permintaan itu disampaikan oleh Ketua KPK, Busyro Muqoddas. Namun, permintaan itu ditanggapi dingin oleh PKS. Menurut Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq, KPK sebaiknya tidak melebarkan kasus Nunun ke wilayah lain. Dia menegaskan, bila KPK mengkait-kaitkan PKS dengan Adang karena suami Nunun, itu tidak tepat. “Ada satu area kotor, lalu ada orang ditugaskan membersihkan, yang bertugas KPK yang diberikan mandat. Mau menyelidiki, menangkap, memvonis, tugas KPK. Ketika KPK tidak mampu jangan wilayah kotor ini dilebarin sehingga tetangga di ajak membersihkan,” kata Mahfudz di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 23 Juni 2011. Mahfudz justru menyangsikan lembaga sebesar KPK yang dipimpin oleh Busyro itu tidak mengetahui keberadaan Nunun. Sebab, KPK saat ini telah dilengkapi dengan alat penyadap paling canggih. “Polisi saja kalah. PKS meminta KPK tidak melebarkan yang itu bukan tugasnya,” jelasnya. Menurut dia, PKS bukan berarti tidak perduli dengan kasus Nunun. PKS, kata dia, tetap mendukung pemberantasan korupsi. “Bukan tidak peduli, saya khawatir KPK melebarkan persoalan. Saya yakin KPK itu tahu, persoalannya mau atau tidak. Saya yakin ada kendala tertentu, yang tidak bisa ditembus oleh KPK,” jawabnya. (eh)

Sumber :http://www.vivanews.com

Politisi PKS: Putusan MK Soal Busyro Ngawur

pksbesito — Fri, 24 Jun 2011 01:40:03 +0000

VIVAnews - Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, mengkritik Mahkamah Konstitusi yang memutus masa jabatan Busyro sebagai pimpinan KPK, empat tahun.

“Putusan MK tidak berdasar karena secara subtansi ngawur,” kata Bukhori, di Jakarta, Kamis 23 Juni 2011.

Bukhori berargumen, MK memutus itu dengan tafsiran sendiri. Menurutnya, dalam pasal 51 UU MK, kewenangannya hanya boleh menguji UU atas UUD. “Pak Busryo itu masa jabatannya tidak 4 tahun karena tidak ada dalam UU dan itu hanya bisa ditafsirkan oleh DPR sebagai pembuat UU,” katanya.

Apalagi, kata dia, “Kita sudah sepakat dengan Menkumham soal ini ketika Busyro dan Bambang (Widjojanto) diajukan jadi calon pimpinan KPK,” ujarnya. “Dalam konteks ini, tidak ada UU yang dilanggar. Makanya putusan MK itu ngawur.”

Namun demikian, katanya, DPR tidak bisa melawan putusan MK. “Tetapi ini jadi catatan kita bahwa MK sudah menimbulkan kecacatan hukum dengan putusannya ini,” ujarnya.

Busyro terpilih menjadi Ketua KPK untuk menggantikan posisi Antasari yang tersandung pembunuhan berencana. Saat terpilih, masa jabatan pimpinan KPK jilid II tinggal 1 tahuun lagi. (umi)

Sumber :http://www.vivanews.com

FPKS: Chandra Hamzah Tak Layak Maju

pksbesito — Fri, 24 Jun 2011 00:49:27 +0000

VIVAnews - Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil, menilai, Chandra M Hamzah tidak layak maju kembali sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015.

“Karena dia sudah pernah jadi tersangka,” ujar Nasir di Jakarta, Kamis 23 Juni 2011.

Chandra Hamzah dan pimpinan KPK lainnya, Bibit Samad Rianto pernah menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang. Walau sudah keluar deponeering, Nasir tetap menilai, seorang yang pernah menjadi tersangka tidak layak memimpin KPK.

“Deponeering lain persoalan. Tapi dia sudah pernah jadi tersangka. Tidak layak menurut saya seorang pimpinan KPK pernah jadi tersangka,” tegasnya.

Nasir menegaskan, Komisi III DPR, khususnya fraksi PKS akan secara tegas menolak Chandra jika lolos hingga tahap seleksi di panitia seleksi pimpinan KPK.

“Saya pikir, pansel juga akan berpikir untuk menerima Chandra Hamzah,” ucapnya. “Pansel kalau menerima Chandra, berarti ada tanda tanya besar terhadap pansel.”

Sekitar 200 orang mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK periode 2011-2015. Dari jumlah itu, sejumlah pejabat KPK juga ikut meramaikan seleksi. Tercatat nama seperti Abdullah Hehamahua, Chandra M Hamzah, hingga Juru Bicara KPK Johan Budi SP. (umi)

Sumber :http://vivanews.com

PKS Cetak Pengusaha dengan Gelar Temu Bisnis

pksbesito — Wed, 22 Jun 2011 10:31:23 +0000

Potensi wiraswasta masyarakat Sulsel sangat besar. Namun, untuk mengembangkan potensi itu, masyarakat memiliki kendala modal. Hal tersebut sangat memprihatinkan.

Agar potensi masyarakat di bidang wiraswasta dapat dikembangkan, Ketua Dewan Wilayah (DPW) Bidang Pemgembangan Ekonomi dan Kewirausahaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sri Rahmi menggelar gathering atau temu bisnis dengan masyarakat umum, Rabu (22/6) hari ini di Makassar Kuliner, Jl Lanto Dg Pasewang.Sri Rahmi mengatakan, kegiatan itu merupakanupaya menumbuhkan semangat kewirausahaan masyarakat. Pilhan gathering, karena bisnis katering merupakan media yang bisa menampung dan mengembangkan ide bisnis dengan investor.
Menurutnya, ide bisnis masyarakat harus diapresiasi. Sehingga, ia mengimbau agar masyarakat yang memiliki ide bisnis, segera membuat proposalnya dan memaparkan proposalnya kepada team PKS yang akan turun melakukan penilaian dan peninjauan.
“Siapapun boleh ikut, ini terbuka untuk umum. Proposalnya bisa sampai miliaran, tapi harus sebanding dengan proposal yang harus dipaparkan kepada team penilai,” kata Sri Rahmi.
Lebih jauh politisi PKS dua periode itu mengatakan, forum bisnis gathering itu ada empat. Yakni, bidang proferti. Usaha transportasi (angkutan), Event Organization (EO), dan jasa konstruksi.
“Kami buka untuk masyarakat yang punya ide bisnis. Panitia tidak memungut biaya, tidak ada kontribusi,” tambahnya.
Menurutnya, gathering itu bertujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat. Khususnya, bagi mereka yang tidak memiliki modal. Tapi, memiliki semangat, ide bisnis yang perlu dikembangkan.
Kegiatan seperti ini, lanjut Sri Rahmi, akan diselenggarakan setiap dua bulan selama kepengurusannya. ()

Sumber : http://www.ujungpandangekspres.com ; Rabu, 22-06-2011

Muluskan PT 5 Persen, Golkar akan Lobi PAN dan PKS

pksbesito — Wed, 22 Jun 2011 10:29:00 +0000

Jakarta - Partai Golkar tetap mempertahankan Parliamentary Threshold (PT) Pemilu 2014 sebesar 5 persen. Untuk memuluskan hal itu, Golkar akan melakukan lobi-lobi partai lainnya termasuk PKS dan PAN yang selama ini ingin PT 3 persen.

“Kita demi keutuhan mengharapkan semua pihak memahami keinginan PT 5 persen dari Golkar. PDIP juga mau 5 persen. Demokrat saya yakin bisa kompromi ke 5 persen, PAN dan PKS akan kita lobi,” ujar Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto kepada wartawan.

Hal ini ia sampaikan disela-sela seminar berjudul ‘Reaktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pendidikan untuk Membangun Karakter Bangsa’ di ruang Pustakaloka, gedung Nusantara IV, DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6/2011).

Golkar juga tidak ingin pembahasan PT dilakukan di Setgab, tetapi diserahkan di rapat paripurna DPR. “Kami sesama fraksi saling membicarakan. Lobi-lobi sebelum paripurna tentu akan dilakukan, tapi fraksi muaranya di partai,” terangnya.

Menurut Setya, dengan PT 5 perseb maka akan merampingkan jumlah partai di parlemen. Dengan nilai ambang batas sebesar PT 5 persen, diperkirakan hanya akan ada 5 partai di Senayan nantinya.

“Sekarang ini sudah perubahan UU, harus ada kenaikkan PT. Di negara-negara maju juga sudah melakukan itu. Kita inginnya tidak mundur lagi. Lima Partai cukup efektif di parlemen,” imbuhnya.

Sumber : http://www.detiknews.com ; Rabu, 22/06/2011 13:37 WIB

Aboe Bakar: Kasus Ruyati Tamparan Keras bagi SBY

pksbesito — Wed, 22 Jun 2011 10:26:57 +0000

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad B Sampurno, mendesak Kementerian Luar Negeri harus benar-benar serius menjalankan fungsi diplomasi terkait kasus-kasus menimpa warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Kasus eksekusi mati TKI Ruyati Binti Satubi oleh kerajaan Arab Saudi pada Sabtu (18/6), ujarnya di Gedung DPR Jakarta, Rabu (22/6), merupakan tamparan keras kegagalan diplomasi pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI yang sedang terjerat hukum.

“Kemlu harus benar-benar serius dalam menjalan fungsi diplomasi terkait kasus-kasus menimpa WNI di luar negeri,” ujarnya. Menurut dia, pada masa mendatang harus dipertegas sikap dan langkah nyata pemerintah dalam menangani masalah TKI.

Di antaranya sesegera mungkin mendata dan melakukan advokasi kepada TKI yang terjerat pidana di luar negeri serta evaluasi kinerja KBRI di Arab Saudi, khususnya Konsulat Jenderal RI di Jeddah.

“Kalau memang ada kelalaian dalam memberikan perlindungan terhadap WNI di sana, maka perlu diberikan sanksi tegas. Ke depan hasil evaluasi ini dapat mencegah terjadinya hal-hal seperti ini terulang lagi,” ujarnya.

Politisi PKS itu juga mengingatkan kasus di depan mata yang menimpa TKI bernama Darsem binti Daut, yang dituntut diyat (denda) sebesar Rp4,7 miliar. Menurut dia, dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dan Kemenlu yang lalu (20/6), pemerintah mengusulkan membayar diyat tersebut.

Terkait hal tersebut, Syahfan mendorong langkah yang tepat dan cepat Kemlu dalam mengalokasi dana untuk membayar diyat tersebut.

Di tempat terpisah, anggota Komisi III dari FPKS, Aboe Bakar, menyatakan pemerintah gagal melakukan perlindungan hukum bagi para tenaga kerja di luar negeri. Dia mengganggap pemerintah kecolongan, sehingga tidak tahu ada salah satu warganya yang dipancung.

Ironisnya pula, kasus Ruyati ini mencuat beberapa saat setelah Presiden Yudhoyono memberikan pidato di depan Organisasi Buruh Dunia, ILO.

“Pemerintah tahu Ruyati disidangkan, namun tidak memberikan bantuan hukum, mereka hanya mengirim penerjemah dan pegawai kedutaan saja. Pasca vonispun tidak ada perhatian terhadap kasus ini, tahu-tahu saudara kita sudah dipancung,” ujarnya.

Aboe mempertanyakan kapasitas dan kompetensi duta besar yang diangkat pemerintah dan ia pun meragukan mekanisme rekrutmen duta besar tersebut.

“Mengirim duta besar seharusnya menggunakan standar baku. Mereka harus pahami hukum negara setempat. Jangan jadikan duta besar sebagai hadiah untuk pensiunan ataupun sebagai posisi buangan. Bila Dubes tidak punya kepedulian terhadap TKI atau tidak pahami hukum negara setempat, beginilah hasilnya,” ujarnya.

Ini Dia Beberapa Alasan Ditundanya Pertemuan Abbas-Misyal

pksbesito — Wed, 22 Jun 2011 05:41:28 +0000

REPUBLIKA.CO.ID,RAMALLAH–Sumber media Palestina mengungkap sebab hakiki yang mendorong ditundanya pertemuan Ketua Otoritas Mahmud Abbas dan Ketua Biro Politik Hamas, Khalid Misy’al yang dijadwalkan Selasa (21/6) di Kairo. Sumber menyebutkan, PM Israel Benyamin Netanyahu menelepon Abbas dan mengancamnya jika melakukan pertemuan dengan Misy’al dan membentuk pemerintahan rekonsiliasi, Israel akan menarik keistimewaan yang diberikan kepadanya dan juga anak-anaknya.

Koran Al-Hadaf edisi Senin (20/6) menukil bahwa Netanyahu mengancam Abbas dengan menghentikan identitas VIP, dana pajak dan menarik semua keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang dikelola anak-anaknya.

Sumber juga mengungkap, Abbas menelepon intelijen Mesir dan menyampaikan bahwa Amerika memintanya untuk menetapkan Salam Fayyad sebagai PM pemerintahan rekonsiliasi dan tidak menerima selainnya. Ditegaskan bahwa Amerika akan memblokade pemerintahan jika selain Fayyad menjabat PM.

Sumber menyebutkan, Abbas menginformasikan kepada intelijen Mesir bahwa kantor Presiden Amerika mengancam supaya Abbas tidak menerapkan rekonsiliasi sebab bisa menggagalkan terpilihnya Obama dalam pemilu mendatang. Mahmud Abbas meminta pihak Mesir untuk menghentikan rekonsiliasi sampai September mendatang, dan ia terkejut dengan penandatanganan Hamas terhadap rekonsiliasi.

Abbas menyatakan kepada intelijen Mesir bahwa ia tidak memprediksi Hamas akan menyetujui langkah rekonsiliasi yang tidak disetujui Amerika, dan kantor Obama memintanya untuk tidak merealisir kesepakatan rekonsiliasi. Sumber mengungkap bahwa situasi dilematis yang dihadapi Abbas membuatnya berpikir untuk mundur dari semua jabatannya.

Menurut sumber, Abbas sedang memikirkan pengunduran diri setelah tidak mampu merealisir keputusan yang dibuatnya. Pada akhirnya ia ingin melindungi kepentingan pribadi dan anak-anaknya yang akan terkena dampak dijika rekonsiliasi diberlakukan, ungkapnya.

Pengamat politik Palestina, Hani Al-Misri menegaskan, penundaan pertemuan antara Abbas dan Misy’al sampai waktu yang belum ditentukan tidak bisa dimengerti, sebab sebelumnya sepakat bertemu, seharusnya tidak ada pertimbangan yang lebih penting dari rekonsiliasi.

Dalam opini yang dimuat harian Al-Ayyam, Selasa (21/6) Al-Misri menyebutkan ada sejumlah peristiwa yang membuat pertemuan ditunda. Pertama: Datangnya David Hel dan Danis Ros, utusan Presiden Amerika yang menegaskan penolakan kesepakatan rekonsiliasi dan menyeru Palestina menuju PBB, dan jaminan Amerika bagi Palestina untuk memulai perundingan, sementara Abbas menegaskan perundingan atas dasar inisiatif Prancis dan saran Obama, serta inisiatif yang mendukung pembentukan Negara Palestina dengan perbatasan 1967 dan pertukaran sejumlah wilayah.

Kedua, ancaman Menteri Keuangan Israel yang akan menghentikan transfer dana Palestina jika dibentuk pemerintahan, ia akan menyarankan pemerintahan Israel untuk menghentikan transfer secara menyeluruh. Pejabat Israel juga menyatakan, “Tidak mungkin Israel berinteraksi dengan pemerintahan dimana Hamas di dalamnya atau dalam pembentukannya.” Hal ini mendorong jubir pemerintah Ramallah menyatakan, “Realisasi ancaman ini membuat pemerintah tidak mampu memberikan gaji, sebab 2/3 gaji bersandar kepada transfer Israel.”

Ketiga, konsistensi Abbas menetapkan Salam Fayad dan berharap Hamas akan menerima dalam pertemuan puncak, namun Hamas tetap menolak pencalonan Fayad, karena itu menunda pertemuan lebih sedikit dampaknya dibanding menggagalkannya.

Misri menyebutkan, persoalan ini lebih rumit dari apa yang dilihat, mulai pencalonan Salam Fayad atau PM sebab terkait dengan upaya memulai perundingan, dan menerima atau menolak syarat yang diajukan Komite Kwartet.

Pengamat politik ini memaparkan bahwa realisasi dari rekonsiliasi terkait erat dengan perundingan dibandingkan sebab lainnya. Jika perundingan dilakukan, sulit menyukseskan rekonsiliasi, karena itulah kesepakatan rekonsiliasi tercapai setelah revolusi Arab dan pergerakan pemuda, yang menghentikan perundingan dan menggagalkan upaya memulainya kembali. Apabila upaya perundingan dengan Israel dimulai kembali, maka rekonsiliasi Palestina menghadapi rintangan yang membuatnya seakan berada di pusaran angin, seperti yang terlihat.

Sumber : http://www.republika.co.id ; Rabu, 22 Juni 2011