LIVE REPORT FROM POSKO MUDIK PKS KUDUS

Jam di POSKO Mudik DPD PKS Kudus menunjukkan angka 1.34 WIB, tapi 7 orang dewasa dan 2 orang anak-anak dari DPC PKS Gebog masih terjaga. DPC PKS Gebog yg kebetulan dapat giliran jaga menggantikan DPC PKS Dawe, yang dimulai pada jam 20.00 WIB sampai jam 06.00 WIB. DPC Gebog dipimpin langsung ketua DPCnya  Ust. Ruston Harahap dan Sekertaris DPC Ust. Junaedi.
POSKO Mudik yang terletak di Desa Tenggeles Kecamatan Jekulo sangat representatif bagi dengan pesawat   TV dan jaringan internet. POSKO yang didirikan sejak tanggal 27 Agustus 2011 dan akan berakhir tanggal 2 September 2011.
Kondisi jalan pantura begitu ramai dengan lalu lalang mobil yang membawa pemudik baik kendaraan umum maupun pribadi. Tapi saat ini ga ada satupun pemudik yang mampir untuk memanfaatkan POSKO mudik di desa Tenggeles ini.

 By Must Achim

Studi: Politik dan Media Berperan Besar Menodai Citra Muslim di Swiss

Liputan media massa dan manuver politik ultra kanan adalah penyebab utama yang disorot oleh studi terbaru yang mengkaji citra Muslim Swiss. Wajah kelompok minoritas itu tercoreng di negara kecil Eropa itu, mereka dituduh sebagai fundamentalis dan teroris.

“Memang tak sebanyak laporan seperti serangan 9/11, atau juga pengeboman di Madrid dan London, pun seperti pelecehan Rasul lewat karikatur Denmar,” demikian salah satu dua editor kajian itu, Patrik Ettinger, memaparkan seperti dikutip swissinfo.ch, Sabtu (9/7).

“Namun laporan insiden-insiden macam itu mengarah pada penciptaan citra bahwa Islam penuh kekerasan dan merupakan peradaban penuh dengan perselisihan,”

Studi, yang dimotori oleh Ettinger dan Kurf Imhof dari Universitas Zurich, dilakukan oleh Program Riset Nasionl Swiss untuk melihat lebih dalam pluralisme dalam agama.

Didanai oleh Yayasan Sains Nasional Swiss, studi itu fokus pada bagaimana Muslim digambarkan di media-media begitu pula oleh politisi sayap kanan yang berupaya mendapat dukungan pemilih.

“Partai itu khususunya adalah Partai Rakyat Swiss, untuk tingkat yang lebih rendah berasal dari Serikat Federal Demokratik yang mengambil citra Muslim keluar dari konteks internasional dan memasukkannya ke dalam konteks nasional,” ujar Ettinger.

Studi juga menyatakan bahwa Muslim Swiss dipandang sebagai fundamentalis, terlepas dari asal negara mereka, latar belakang sosial atau apakah mereka memiliki kualifikasi profesional atau dari golongan pencari suaka.

Pemburukan citra itu mengacu pada perubahan peran Swiss di Eropa setelah elit politik didiskreditkan. Situasi itu dimanfaatkan oleh Partai Rakyat untuk mempromosikan agenda politis mereka.

“Tak hanya itu, muncul pula kekhawatiran bahwa kota-kota berbasis Protestan di Swiss akan menjadi kota yang didominasi Katholik ketika gelombang warga Italia berimigrasi pada 1960, kondisi yang dipandang mirip seperti ketakutan saat ini, yakni Islamisasi di Swiss,” papar Ettinger.

“Ketika beberapa Katholik dari Italia dan Spanyol dinilai fundamentalis dalam pandangan warga Swiss, penilaian serupa juga ditujukan ke Muslim di sini.” 

Debat

Disebut sebagai penyebab utama stigmatisasi buruk Muslim di Swiss, Partai Rakyat menyerang studi tersebut dan mempertanyakan hasilnya.

“Kajian tentang Islam dalam studi itu tidak mencerminkan situasi nyata di negara ini serta prsepsi populer yang ada,” demikian Sekjen Partai Rakyat, Martin Maltisser kepda siwssinfo.ch.

Baltisser mengatakan isu integrasi, penghormatan terhadap hukum negara serta perilaku terhadap kehidupan keluarga, sekolah dan institusi publik, adalah alasan untuk debat tersebut.

Pada 2009, partai ultra kanan itu menggolkan persetujuan proposal untuk melarang pendirian menara masjid secara nasional. Proposal itu dimenangkan oleh 57 persen suara.

Kini ada sekitar 160 masjid dan ruang ibadah di Swiss, terutama di pabrik-pabrik dan gudang yang tak lagi dipakai.

Hanya empat dari seluruh tempat ibadah itu yang memiliki menara dan tak satu pun dari keempat menara yang mengumandangkan Adhzan, yang juga dilarang di Swiss.

Propaganda besar meliputi voting larangan menara masjid itulah yang dianggap sebagai penyebab utama pemburukan citra Muslim damai di negara Eropa.

Merasakan jepitan stigmatisasi, Muslim Swiss mendukung temuan studi sebagai acuan langsung sumber masalah. “Saya pikir pernyataan media telah gagal membedakan antara terorisme global dan Islam di sisi berbeda, padahal hampir seluruh Muslim di Swiss telah berintegrasi,” ujar seorang imam berdarah Bosnia, Sakib Halilovic, di Zurich.

Pandangan itu diamini seorang anggota parlemen, Yahya Hassan Bajwa, yang juga membuka kantor komunikasi antarkultur di Zurich. “Temuan itu benar, Muslim harus dipandang berbeda pascainsiden 9/11,” ujar Bajwa yang telah tinggal di Swiss sejak keil.

“Bahkan dokter langganan saya sejak lama bertanya apakah saya berkaitan dengan terorisme,” kenangnya. Ia mengatakan situasi itu muncul karena Partai Rakyat memiliki pengaruh langsung terhadap pandanga orang yang melihat Muslim sebagai hantu.

Menurut CIA Factbook, ada sekitar 400 ribu Muslim yang kini tinggal di Swiss, mewakili 5 persen dari total populasi negara Berbahasa Jerman itu yang berpenduduk 8 juta jiwa.

Sumber : Republika

Negara Tujuan TKI Pengganti Arab

VIVAnews - Pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara atau moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi yang mulai efektif 1 Agustus 2011. Kebijakan itu merupakan sikap pemerintah terhadap pelaksanaan hukuman pancung terhadap Ruyati binti Satubi.

Menurut Reyna Usman, Pelaksana Tugas Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebelum moratorium diberlakukan untuk Arab Saudi, negara-negara Arab atau Timur Tengah lainnya juga sudah dihentikan pengiriman TKI. “Yakni Siria, Kuwait, dan Yordania,” ujar Reyna saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Kamis 23 Juni 2011.

Kebijakan moratorium diberlakukan kepada Arab, menurut dia, karena belum adanya pelayanan dan perlindungan terbaik kepada warga negara Indonesia yang bekerja dan hendak bekerja ke negara-negara itu oleh pemerintah setempat.

“Jadi, mesti sudah ada MoU (nota kesepahaman), tapi pemerintah di sana belum bisa menjamin, ya kami moratorium,” tutur Reyna.

Untuk itu, Reyna menyarankan, TKI yang berencana bekerja di luar negeri, sebaiknya memilih negara yang tidak terkena kebijakan moratorium seperti di negara Asia. “Hampir semua negara Arab kena moratorium. Jadi, negara lain saja,” ujarnya.

Dia menjelaskan, hingga saat ini, Brunei Darussalam, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Korea masih bisa menjadi negara tujuan TKI yang ideal untuk mencari nafkah. Negara-negara itu menghormati hak asasi dari tenaga kerja bersangkutan.

Bahkan, Reyna mengatakan, Malaysia juga bisa menjadi negara tujuan para TKI yang masih berkeinginan bekerja di luar negeri, karena kebijakan moratorium ke Negara Jiran tersebut akan berakhir Juni 2011.

Kepastian ini ditempuh setelah pemerintah RI dan Malaysia menandatangani kesepakatan amandemen MoU pengiriman dan perlindungan TKI. Beberapa isi perjanjian itu adalah pemegang paspor TKI berpindah dari majikan ke TKI sendiri, pemberian hak libur/cuti mingguan, pengendalian biaya penempatan (cost structure), dan adanya akses komunikasi.

Sementara itu, berdasarkan data Bank Indonesia, dari sisi jumlah penempatan TKI, paling besar dikirim ke Arab Saudi sebanyak 58.335 orang pada April 2011. Meski demikian, jumlah ini menurun dibanding April 2010 sebanyak 76.502 orang. Total penempatan TKI ke Arab Saudi sepanjang 2010 sebanyak 228.890 orang.

Urutan kedua yaitu Malaysia dengan jumlah penempatan TKI sebanyak 33.485 orang per April 2011 atau menurun dibanding April 2010 dengan 37.529 orang. Sepanjang 2010, jumlah penempatan ke Malaysia 115.624 orang.

Total penempatan TKI ke seluruh dunia sebanyak 570.285 orang sepanjang 2010. Jumlah itu menurun dibanding 2009 sebanyak 636.813 orang. (art)